peraturan tentang domisili penduduk. Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering, Staatsblad 1847: 52 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1849: 63); 2. peraturan tentang domisili penduduk

 
 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering, Staatsblad 1847: 52 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1849: 63); 2peraturan tentang domisili penduduk UU No

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak The Pontianak Agency of Population Administration and Civil Registry. Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Kartu Domisili dan Surat Keterangan Bertempat Tinggal; Mengingat : 1. PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG. no. 01; - 7 - b. Skola. Syarat Mengurus Surat Pindah. Latar belakang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah: bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang. id - Kids, sebelumnya kamu sudah diajak mempelajari tentang pertumbuhan dan sensus penduduk. Undang-undang ini juga mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan. Tidak ada pungutan biaya kecuali sukarela terutama untuk RT dan RW. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perpindahan Domisili Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Monday, 25 September 2023. Kalau dulu kan mengurus pindah domisili butuh 4 langkah, yaitu urus surat pengantar RT, RW, Kelurahan, lalu dari Dinas Dukcapil daerah asal," terangnya. Unduh dokumen resmi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 yang mengatur pelaksanaan Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianBAB II . 3) Peraturan Presiden 1. Selengkapnya 18 Jan 2023 131 KaliPetugas memproses pembuatan KK baru sesuai domisili penduduk;. UMUM Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mengamanatkan bahwa pelaksanaan Pasal 14 ayat (3) diatur. Berdasarkan pasal-pasal diatas, dulu menurut UU 23/2006 akta kelahiran memang harus dibuat dan diterbitkan di tempat lahir. Presiden Nomor 28 Tahun 20 16 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20 13 tentang Jaminan Kesehatan;. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pengaturan terkait tata cara pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemeritah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Cara. tempat perekaman Data Kependudukan. SURAT KETERANGAN. Dalam peraturan tersebutLatar Belakang. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA. Ulasan: Terima kasih atas pertanyaan Anda. Bagi penduduk non permanen, sebagai dokumen keterangan, diminta untuk membuat surat keterangan domisili dari kelurahan tempat penduduk non permanen tersebut tinggal. Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan. Peraturan. id. 93 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Pendududk dan Pencatatan Sipil DKI. Pasal 1. ID : 24 HLM. H. 30 WIB Penulis: Ajeng Rahma Safitri Editor: Muhammad Fijar Sulistyo Izin Tinggal Tetap (ITAP) adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk menetap dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Tidak begitu jauh dari tempat saya, setiap penduduk tidak ber-KTP. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,. Undang-Undang Nomor 29 Tahun. Memang tidak jarang pegawai ASN ditempatkan di lokasi yang jauh dari rumah, sehingga ia harus pindah ke lokasi yang dekat dengan daerah penempatannya. Domisili adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan pemajakan. Mengingat : 1. 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. GridKids. 12. GO. Pengunjung langsung mengirim pengaduan tertulis melalui e-mail : dis_dukcapil@surabaya. TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 137 Organisasi dan Tata Kerja DinasPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara. Umum Berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara atau. 11. penduduk yang di luar domisili; b. JAKARTA - Perbedaan alamat domisili dan dengan KTP wajib diketahui. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 13. Peraturan Pemerintah No. Domisili adalah tempat tinggal yang harus dimiliki semua orang. TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN, Menimbang : a. Perlu diketahui, persyaratan surat pengantar dari RT atau RW setempat untuk pindah kependudukan sudah tidak diperbolehkan lagi. Dalam mengurus surat keterangan ahli waris, secara umum prosedur yang ditempuh adalah dengan mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu menghadap ke instansi/petugas terkait, yang aturannya juga dibedakan antara WNI non-Tionghoa dan. 23 Tahun 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 KOMPAS. Dalam aspek manusia, domisili diartikan sebagai tempat tinggal atau bisa disebut dengan kediaman yang sah. Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang WNI berlaku selama 30 (tiga puluh) Hari Kerja. Petugas mengajukan proses Surat Keterangan Pindah Datang ke Sudin Dukcapil (Satpel Dukcapil Kelurahan) 9. Dasar Aturan. 8. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 Ayat 2 bahwa pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari satu tahun atau. 64/1985 tanggal 27 Mei 1985. Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH . Melalui artikel ini, Anda. 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang­undang”. Secara global, perjanjian dikenal dengan nama Tax Treaty. (1) The domicile of a person at a time before the commencement of this Act shall be determined as if this Act and the Domicile. Undang-undang Kewarganegaraan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan Dan Pemberian Surat Keterangan Penganti Dokumen Pendudukan Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana Di Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dahulu di Hindia Belanda berdasarkan Pasal 131 dan 163 IS, penduduk n usantara terbagi dalam berbagai golongan rakyat (bevolkingsgroupen), yaitu bumiputra (penduduk Indonesia asli, Inlanders) yang baginya berlaku hukum adat masing-masing; Eropa (Europeanen) dan yang dipersamakan dengan mereka yang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan Blangko KTP Elektronik serta ID Digital ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Tentang : Surat Keterangan Domisili Bagi. Perpres No. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 18. Sekarang pindah domisili penduduk lebih mudah. Perpres tersebut. didik prastowo. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri. 57 Tahun 2016 tentang Struktur . Secara umum, berikut beberapa fungsi atau manfaat surat ini: Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mengurus akta kelahiran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Mengingat : 1. Sensus penduduk berarti perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Domisili adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan pemajakan. PERUBAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIUBAH DENGAN UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN GARIS BESAR PERUBAHAN :1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI, Menimbang : a. Lebih lanjut, putusnya perkawinan di Indonesia dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 5. Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis. UU No. Penentuan domisili biasanya didasarkan pada alamat fisik dan. Penduduk yang pindah tempat tinggal wajib memenuhi syarat-syarat administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminstrasi Kependudukan. Domisili fiskal (fiscal domicile) atau fiscal resident adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan perpajakan. bahwa dalam rangka. Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk. Download: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 PDF. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa untuk mengurus pindah domisili, masyarakat tidak perlu surat pengantar RT/RW, desa ataupun kecamatan. Dalam perjanjian tersebut umumnya terdapat ketentuan bahwa penghasilan-penghasilan. Kebijakan Baru Adminduk. Dilansir Kompas. . "Berikan pelayanan yang ramah, mudah, cepat, tanpa diskriminasi dan harus gratis. Petugas mengajukan proses Surat Keterangan Pindah Datang ke Sudin Dukcapil (Satpel Dukcapil Kelurahan) 9. bahwa. Peraturan Desa Air Merah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 Tabel Laporan APBDes TA. aan Penduduk yang meninggal Meninggal d unia) bab Kematian) , saya sertakan lampiran : u Surat Keterangan Domisili penduduk miskin tian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Akta bantuan; dan urah. Pemohon menerima KK dan. Pengertian Administrasi Kependudukan. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yang datanya tercantum dalam kependudukandatabase Instansi Pelaksana, terwujud dalam kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Pencatatan Sipil pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Disebutkan bahwa peraturan tentang kewarganegaraan diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 26. Di sini, setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali (tergantung banjar atau daerah) kami diminta untuk membuat KIPEM atau Kartu Izin Penduduk Sementara. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 menjelaskan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Mengutip Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementerian Hukum dan HAM, Surat Keterangan Hak Waris adalah suatu akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat Balai Harta Peninggalan yang. Peserta pindah domisili dalam jangka waktu kurang dari 3. bekerja di luar domisili; dan/atau h. Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan b. 1479 -2-. 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 108 Tahun 2019. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2). (2) Pencatatan sipil dilakukan. 1479 -3- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini. 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 5. Administrasi kependudukan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi. Sekarang melalui Peraturan Presiden No. Asas domisili diberlakukan kepada setiap warga Negara yang berdomisili di Negara tersebut. Hal tersebut tentunya berdasarkan peraturan tentang pindah datang/ pindah domisili tertuang dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018, yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2018. Surat pengantar RT RW tidak lagi diperlukan untuk mengurus administrasi kependudukan. atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat. “Penduduk yang pindah domisili tetap perlu melapor kepada RT/RW setempat untuk berpamitan, dan melapor saat datang di tempat tujuan sekaligus mengenalkan diri ke ketua RT/RW. Tentang. Ketentuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1a) UU PPh 1984 menyebutkan bahwa negara domisili dari Wajib Pajak Luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri. Putusan dengan Nomor 128/PUU-XIII/2015 tersebut diucapkan Ketua MK. Adapun alasan mengganti nama ialah pemohon ingin permohonan perubahan nama itu nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan anaknya dikemudian hari. Demikianlah pembahasan mengenai Surat Keterangan Domisili mulai dari fungsi, syarat, hingga prosedurnya. BUPATI BADUNG, Menimbang : a. Arti Penduduk dalam Pasal 26 Ayat 2. 3. (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sabtu, 27 November 2021 22:14 WIB Penulis: Katarina Retri YuditaSurat Keterangan Domisili (SKD) menjadi salah satu berkas penting yang harus dimiliki seorang pendatang selain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Meski demikian, alamat domisili terkadang bisa berbeda dengan alamat yang tercantum dalam identitas penduduk, seperti KTP. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Penerbitan SKDS sendiri terdiri dari: Penerbitan SKDS baru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penduduk adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. GO. Download Free PDF View PDF. Hal ini perlu dilakukan. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek. TENTANG. berubah menjadi berdasarkan domisili ( tempat tinggal ) penduduk yang bersangktan (pasal 102 UU No. a ajukan, atas perhatian dan Bantuan Bapak Pemohon dan Tanda Tangan Pemohon) AMIRUDIN RAUF Tanggal. Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan b. Apabila dirangkum, setidaknya ada dua perbedaan penduduk dan bukan penduduk, yakni: Penduduk memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimiliki selama menjadi bagian dari sebuah negara. Salah satunya adalah mengurus kepindahan seseorang ke alamat tempat tinggal secara permanen. . Berikut beberapa syarat yang perlu disiapkan untuk mengurus dan memiliki Surat Keterangan Domisili: Berusia 17 tahun dan sudah memiliki KTP. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. tirto. Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status. Dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, tertuang aturan baru soal jalur zonasi. pimpinan kantor atau bukti domisili Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang setara dengan Kartu Tanda Penduduk, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). 140/PMK/2010 tentang Penetapan Wajib. dirubah menjadi dilaporkan di instansi pelaksana sesuai domisili. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. bahwa ketentuan mengenai surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri Indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017 tentang Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Dalam Negeri. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Surat Pengantar dari RT dan RW. U. 2019, No. NOMOR SE - 01/PJ. 5. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. Peraturan tentang pindah datang/ pindah domisili tertuang dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018, yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2018. Zudan mengatakan, saat ini pihaknya masih menemukan pemerintah daerah yang menambahkan syarat dalam proses pengurusan dokumen kependudukan. PENGATURAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 .